A. LATAR BELAKANG MASALAH

Menyimak isi UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, dapat disimpulkan bahwa fokus pelaksanaan otonomi daerah adalah di daerah kabupaten dan daerah kota. Untuk itu sebagaian besar sumber pembiayaan nasional akan dilimpahkan lebih banyak ke daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan perekonomian daerah yang berbeda-beda, sementara kewenangan pemerintah terbatas dengan dukungan sumber pembiayaan yang terbatas pula. Berdasarkan Undang undang tersebut salah satu bidang yang dilakukan otonomi adalah bidang pendidikan. Sebagai konsekwensinya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), Pemerintah, dalam hal ini Departemen pendidikan Nasional, hanya menetapkan kebijakan perencanaan dan pembangunan nasional secara makro, standarisasi, kontrol kualitas di bidang pendidikan termasuk kebudayaan yang bersifat nasional. Dengan demikian, dari segi kewenangan maupun sumber pembiayaan di bidang pendidikan dan kebudayaan, Daerah kabupaten dan daerah kota akan memegang peranan penting terutama dalam pelaksanaannya.Contoh Skripsi

Otonomi daerah di bidang pendidikan menurut Budi Iswanto (1999: 2) antara lain didasarkan pada permasalahan-permasalahan pendidikan yang terjadi selama ini, yaitu: pertama, kurang terkoordinasinya pengelolaan pendidikan antara instansi (Depag, Diknas, Pemda); kedua, kebijakan pendidikan (visi, misi, dst.) yang tersentralisasi, perencanaan top-down; ketiga, manajemen sekolah tidak efektif, Kepala sekolah kurang otonom. Menurut temuan Mantja atau sebagaimana analisis bank dunia (dalam Budi iswanto, 1999: 2), Kemampuan managerial dan kepemimpinan kepala sekolah dianggap kurang memadai; kepala sekolah tidak memiliki kewenangan yang cukup dalam mengelola keuangan sekolah; kemampuan manajemen kepala sekolah pada umumnya rendah terutama di sekolah negeri; pola anggaran tidak memungkinkan guru yang mengajar baik dapat memperoleh tambahan insentif; peran serta masyarakat sangat kecil dalam pengelolaan sekolah; keempat, tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah, keluarga dan masyarakat baru dipahami secara tehnis-ekonomis, untuk menarik dana dari orang tua dan masyarakat, bukannya partisipasi dalam aspek tujuan, isi, proses, evaluasi, dan sebagainya.Contoh Skripsi

Untuk merespon permasalahan-permasalahan di atas, maka menurut Muchlas samani (1999: 6) lembaga pendidikan dapat mengembangkan “School Based Management” (SBM) sebagai salah satu alternatif sekolah dalam program otonomi di bidang pendidikan. Kosenp dasar school based management (SBM) adalah mengalihkan pengambilan keputusan dari pusat/kanwil/kandep ke level sekolah. Oleh karena itu ada beberapa pakar, yang memberi istilah school based decision making and management (Chapman, 1990). Dengan pengalihan wewenang pengambilan keputusan ke level sekolah diharapkan sekolah akan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya. Dalam bahasa lain sekolah mampu mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.Contoh Skripsi

Dengan program yang relevan, diharapkan sekolah akan mampu menggali partisipasi masyarakat untuk berperanserta dalam mengembangkan sekolah, sehingga sekolah menjadi “milik” masyarakat. Di sini diharapkan tumbuh “rasa memiliki” sekolah dari masyarakat. Oleh karena itu konsep BP3, perlu dikembangkan dalam arti kenggotaan maupun perannya. Keanggotaan BP3 hendaknya mencakup masyarakat di luar orang tua murid. Di masa datang diprediksi bahwa orang tua yang sudah tidak memiliki anak di sekolah, tetapi diharapkan memiliki potensi kepedulian terhadap pendidikan. Peran BP3, hendaknya tidak hanya menyumbang dana, tetapi sampai dengan pemikiran bahkan dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah dan pemeriksaan akuntabilitas pelasananya. Menurut total quality management (Sallis, 1993), mereka sebagai pelanggan sekunder yang tentunya memiliki dan mendapat hak-hak tersebut.Contoh Skripsi

Konsep SBM di atas, sebenarnya sudak dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan agama, apakah pesantren atau madrasah, terutama yang berstatus swasta. Lembaga pendidikan ini telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Jika dipertanyakan tentang kesiapan madrasah dalam menyambut otonomi pendidikan dengan alternatif pengembangan SBM, maka eksistensi madrasah tetap akan dapat dipertahankan, bahkan lembaga ini akan cepat berkembang pesat karena potensi yang dimiliki masyarakat akan lebih banyak diarahkan ke lembaga ini. Berbeda dengan sekolah-sekolah negeri yang tingkat ketergantungannya sangat tinggi kepada pemerintah sehingga lembaga inilah yang sebenarnya perlu diwaspadai eksistensinya ketika diberlakukan otonomisasi tersebut.Contoh Skripsi

Diantara potensi yang dimiliki madrasah adalah kekuatan yang ada pada masyarakat, bahwa di satu sisi mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam yang memiliki ikatan emosional dengan simbol-simbol keberagamaannya yang dimanifestasikan dengan menjaga dan mengembangkan simbol-simbol tersebut, dan madrasah merupakan salah satu simbol itu. Di sisi lain, madrasah memiliki akar sejarah yang kuat sebagai lembaga yang memiliki identitas ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sehingga keberadaannya menjadi milik bersama bagi masyarakat dan pemerintah. Sementara itu dalam konteks masyarakat yang sudah “kebanjiran” arus globalisasi dan informasi yang secara tidak langsung berimplikasi negatif terhadap perkembangan prilaku dan moralitas anak, dalam posisi demikian nilai-nilai agama akan menjadi penting bagi masyarakat untuk mengimbangi perkembangan globalisasi dan informasi di atas, maka dalam kaitan ini masyarakat akan memilih lembaga pendidikan yang mampu membekali putra-putrinya dengan dua kompetensi sekaligus, yakni Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan moralitas agama (IMTAQ), dengan demikian madrasah akan memperoleh kesempatan lebih besar untuk dijadikan alternatif pilihan bagi masyarakat karena lembaga ini berusaha mengaspirasikan keinginan dan harapan masyarakat tersebut.Contoh Skripsi

Bahwa hakekat dari otonomi daerah adalah pemberikan mandat sepenuhnya kepada masyarakat dalam mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri. Sementara itu dilihat dari potensi dan peluang madrasah seperti disebutkan di atas, dimana madrasah sudah menjadi milik; dari, oleh dan untuk masyarakat, maka madrasah lebih memiliki kesiapan dibanding lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Dengan demikian jika madrasah mampu membaca potensi dan peluang tersebut maka madrasah akan lebih dapat dinamis atau paling tidak akan tetap eksis walaupun keberadaannya berapa pada daerah kategori “miskin”.

Madrasah terpadu yang terdiri dari MIN Malang I, MTs Negeri Malang I, dan MAN 3 Malang, dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami kemajuan yang pesat baik dalam aspek manajerialnya maupun kualitas pendidikannya. Kemajuan lembaga-lembaga madrasah yang tergabung dalam madrasah terpadu tersebut tidak dapat dipisahkan dari peran serta dan partisipasi masyarakat. Penelitian Abdul Djalil (1998) dan Imran Arifin (1998) tentang MIN Malang I menunjukkan bahwa kemajuan yang diraih selama ini antara lain atas kerja sama sinergis antara sekolah dengan BP-3 dan dukungan dari elemen masyarakat baik instansi dinas atau non dinas.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa lembaga-lembaga madrasah yang tergabung dalam madrasah terpadu tersebut pada kenyataannya telah mengembangkan “school based management” sebagai salah satu alternatif sekolah dalam merespon otonomi di bidang pendidikan. Seperti diuraikan di atas bahwa konsep SBM tersebut diantaranya ditandai oleh partisipasi masyarakat yang tinngi serta keleluasaan sekolah mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan perioritas kebutuhan agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat, dan masyarakat dituntut partisipasinya agar mereka lebih memahami pendidikan, membantu, serta mengontrol pengelolaan pendidikan.

Meskipun madrasah-madrasah terpadu di atas berstatus negeri tetapi peran serta masyarakat relatif tinggi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa manajemen partisipasi masyarakat di madrasah terpadu tersebut dapat diberdayakan secara efektif. Penelitian ini selanjutnya hendak mendeskripsikan secara empirik dan lebih mendalam tentang manajemen partisipasi masyarakat di madrasah terpadu (MIN Malang I, MTs Negeri malang I, dan MAN 3 Malang).Contoh Skripsi

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ; “Bagaimanakah Manajemen Partisipasi Masyarakat yang dikembangkan oleh Madrasah Terpadu dalam kerangka otonomi daerah di bidang pendidikan ?

Berdasarkan permasalahan penelitian ini, maka tujuan studi ini dimaksudkan untuk Mengetahui Manajemen Partisipasi Masyarakat yang dikembangkan oleh Madrasah Terpadu dalam kerangka otonomi daerah di bidang pendidikan, yang terdiri dari : Penjajagan kebutuhan (kajian kebutuhan madrasah dan situasi masyarakat / lingkungan); Perencanaan kegiatan (kajian potensi dan kegiatan alternatif); Pelaksanaan kegiatan (kajian sikap dan perilaku); Pemantauan kegaiatan (monitoring perkembangan); Evaluasi kegiatan (kajian hasil akhir program).

===================================

Anda dapat memiliki word/file aslinya

Silahkan download file aslinya setelah menghubungi admin….. klik disini

Hanya mengganti biaya administrasi pengelolaan webite sebesar, 50.000,- MURAH Meriah

Anda tidak repot lagi mencari referensi.

Di jamin asli.contohmakalah

winrar sortware:

http://www.ziddu.com/download/17271885/wrar390.exe.html