Kode : 015
Judul : UPAYA MADRASAH DALAM MENERAPKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (Studi tentang peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang
-------------------------------------------------
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan kunci bagi suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya dimana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor untuk bisa menyiapkan masa depan yang siap bersaing dengan bangsa lain. Disamping itu pula pendidikan juga memiliki peran sentral bagi upaya pengembangan sumber daya manusia, yang mana peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai visi terwujudnya sistem pendidikan nasional. Untuk itu pemerintah dalam hal ini menteri pendidikan nasional telah mencanangkan gerakan peningkatan mutu pendidikan tanggal 02 Mei 2002 dan hal ini merupakan momentum yang paling tepat dalam rangka mengantisipasi era globalisasi pasar bebas dilingkumgan Negara-Negara ASEAN seperti AFTA dan AFLA maupun dikawasan Negara-negara APEC seperti Indonesia, Singapura, Brunai Darussalam, Malaysia dan lain sebagainya.
Sedangkan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan diadakannya otonomi pendidikan, otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan lingkungan setempat.[1] otonomi juga diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku[2]
Disamping itu pula sejalan dengan arah kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang di tempuh oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi. Maka pemerintah daerah diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan, baik dalam hal pengarahan, bimbingan, bantuan, perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan atau monitoring di daerah masing-masing karena hal itu merupakan arah kebijakan sistem pendidikan nasional yang telah digariskan.
Sesungguhnya pemberian otonomi pendidikan kepada sekolah atau madrasah dimaksudkan agar supaya sekolah atau madrasah dapat menawarkan pendidikan yang lebih bermutu berdasarkan pada pertimbangan akademik dan nilai-nilai yang diberikan untuk membentuk sikap kepada murid dalam rangka mewujudkan kematangan diri dan juga dapat menjunjung pengembangan kehidupan bermasyarakat.
Adapun kaitannya dengan sekolah yang merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang sebutan itu telah di atur dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan pembangunan nasional yang membentuk manusia seutuhnya, sebenarnya pendidikan di sekolah berfungsi sebagai pengembangan, penyaluran, perbaikan, penyesuaian, sumber nilai dan pengajaran yang mana dalam arti luas tujuan pembangunan tersebut adalah menciptakan kehidupan manusia yang seimbang antara jasmani dan rohani di dunia dan di akhirat.
Dalam kerangka inilah Manajemen Berbasis Sekolah tampil sebagai paradigma baru pengembangan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan sekolah dan kebutuhan daerah masing-masing. Selain itu MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi kepada daerah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.
Manajemen Berbasis Sekolah juga merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi secara bekualitas dan berkelanjutan baik secara makro, meso, maupun mikro. Kerangka makro erat kaitannya dengan upaya politik yang saat ini sedang ramai dibicarakan yaitu desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, aspek meso erat kaitannya dengan kebijakan daerah tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten, sedangkan aspek mikro melibatkan seluruh sektor dan lembaga pendidikan yang paling bawah, tetapi terdepan dalam pelaksanaannya, yaitu sekolah. [3]
Sedangkan tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan peningkatan efisiensi adalah diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Sedangkan pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partsisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah. [4]
Dan sebetulnya tujuan utama MBS di atas itu telah tertuang di dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS butir (c):
Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.[5]
Disamping itu pula penjelasan tentang tujuan utama MBS tersebut telah tertuang dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal 8 bagian ketiga tentang Hak dan kewajiban masyarakat, bab XI pasal 40 ayat 2 butir b tentang pendidik dan tenaga kependidikan, dan bab XIV pasal 51 ayat 1 tentang pengelolaan pendidikan yang akan kami sebutkan di bawah ini:
1. Pasal 8, bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
2. Pasal 40 ayat 2 butir b, bahwa pendidikan dan tenaga pendidikan berkewajiban “mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
3. Pasal 51 ayat 1, bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah .[6]
Adapun alasan atau landasan berfikir, yang mendorong penulis untuk menulis skripsi ini adalah dengan mengambil pokok masalah tentang Manajemen Berbasis Sekolah diantaranya adalah:
- Penyelenggara pendidikan nasionl dilakukan secara birokratik sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan yang sangat bergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat, sehingga sekolah kehilangan kemandirian, motifasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.
- Peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat pada umumnya lebih bersifat dukungan dana bukan pada proses pendidikan.[7]
- Baik sekolah maupun masyarakat, pada saat ini, diyakini belum mengenal prinsip-prinsip MBS secara rinci. Oleh karena itu, MBS perlu di sosialisasikan agar mereka memahami hak dan kewajiban masing-masing.
- Pelaksanaan MBS sesungguhnya memerlukan tenaga yang memiliki ketrampilan yang memadai, minimal mampu mengelola dan mengerti prinsip-prinsip MBS karena selama ini tenaga yang ada, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat pengawas kurang memiliki ketrampilan dalam profesi mereka.[8]
Untuk itulah wajar kiranya bila dalam setiap dekade ada keinginan untuk menyempurnakan manajemen pendidikan karena manajemen yang sebelumnya sudah dianggap kurang relevan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut melalui pendekatan teoritis dan empiris. Maka dari itu penulis mencoba untuk mengambil judul “UPAYA MADRASAH DALAM MENERAPKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH”. Dengan mengambil objek kajian atau Studi tentang peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang.
Dari kajian ini diharapkan dapat menemukan pemecahannya sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai suatu wawasan pengetahuan bagi penulis dan dapat dijadikan rujukan bagi lembaga Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang untuk menunjang keberhasilan pembelajaran, disamping itu pula hasil kajian ini juga diharapkan dapat mengembangkan MAN 3 Malang menuju lembaga yang diinginkan.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
[1] Hasbullah, Otonomi Pendidikan “Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan pendidikan”, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006), hlm: 82
[2] Ibid, hlm: 76
[3] E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm: 11
[4] Ibid, hlm: 13
[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20. Tahun: 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm: 1-2
[6] Ibid, hlm: 9, 28, dan 34
[7] H.A.R. Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm: 82
No comments:
Post a Comment