Penulis : -
Kode : 044
Judul : Relevansi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus SMP Al-Falah Deltasari Sidoarjo)
-------------------------------------------------
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan, dimana dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya kualitas pendidikan. Hal ini bisa dirasakan ketika sebuah lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar bagus, maka dapat dilihat kualitasnya. Berbeda dengan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya maka hasilnyapun biasa-biasa saja.
Dari tahun ke tahun, salah satu problem yang dihadapi oleh dunia pendidikan nasional adalah rendahnya mutu pendidikan pada tiap jenjang dan satuan pendidikan terutama jenjang pendidikan dasar dan menengah. Maka sudah sewajarnya kalau menjadi kegelisahan insan pendidikan tentang bagaimana memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih tinggi. Segala upaya telah dilakukan seperti pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan lainnya, serta peningkatan kepemimpinan dan manajemen sekolah. Namun demikian, indikator mutu pendidikan tidak menunjukkan perubahan yang cukup berarti.
Dalam Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan merupakan kunci kemajuan, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat/bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas masyarakat/bangsa tersebut. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.[1]
Pendidikan memegang peranan kunci dalam pengembangan sumber daya manusia dan insan yang berkualitas. Secara kuantitas kemajuan pendidikan di Indonesia cukup menggembirakan, namun secara kualitas, perkembangannya masih belum merata.
Salah satu komponen yang sering dijadikan sasaran penyebab menurunnya mutu pendidikan adalah kurikulum. Kesan yang muncul di masyarakat adalah setiap ganti menteri pasti ganti kurikulum. Padahal kurikulum yang terdahulu belum tersosialisasi secara merata, tiba-tiba diganti dengan yang baru. Artinya, setiap inovasi pendidikan atau pembelajaran perlu sosialisasi yang merata dan terus menerus, mencakup tidak hanya dimensi-dimensi praktis-operasional, tetapi juga landasan-landasan konseptual filosofisnya.[2]
Berangkat dari realitas di atas maka stakeholder pendidikan seperti orang tua, masyarakat, wakil rakyat, mempertanyakan apanya yang salah dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia/Negeri ini? Sedikitnya ada tiga faktor. Pertama, penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilakukan dan diatur secara birokratik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat bergantung pada peraturan, instruksi dan berbagai keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang panjang dan kadang tak sesuai dengan kondisi sekolah. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya secara maksimal, Sehingga terasa jadi sangat kaku dan tidak fleksibel. Kedua, pembangunan pendidikan lebih menekankan pada penyediaan input pendidikan seperti guru, kurikulum, fasilitas pendidikan, buku dan alat peraga serta sumber belajar. Dengan asumsi bahwa peningkatan mutu pendidikan akan terjadi dengan sendirinya bila input pendidikan dipenuhi. Namun tanpa proses manajemen yang baik tidak akan menghasilkan out put yang diharapkan. Ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Pola pembanguna seperti ini telah menjauhkan sekolah dari lingkungan masyarakatnya. Sehingga muncul persepsi yang salah bahwa tanggung jawab pendidikan cukup berada pada sekolah dan pemerintah, sedang orang tua cukup mendukung input pendidikan tertentu (dana).
===================================
Anda dapat memiliki word/file aslinya
Hanya mengganti biaya administrasi pengelolaan webite sebesar, 50.000,- MURAH Meriah
Anda tidak repot lagi mencari referensi.
[1] Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Undang-undang RI No.20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 95
[2] Muhaimin, Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah, Sekolah dan Perguruan Tinggi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
No comments:
Post a Comment